Lintang Hujan

Perjuangan Pembebasan Irian Barat  - Salah satu keputusan dalam KMB (27 Desember 1949) Belanda mengikuti kedaulatan Indonesia sepenuhnya kecuali wilayah Irian Barat yang rencananya akan dikembalikan setahun kemudian. Namun setelah pengakuan kedaulatan, Belanda tidak juga menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Perjuangan Diplomasi Dalam upaya membebaskan wilayah Irian Barat dari cengkeraman Belanda Pemerintah RI pertarna mengambil langkah diplomasi dilakukan secara bilataral baik dengan pemerintah Belanda maupun dengan dunia Internasional. Perundingan (Diplomasi) dengan pemerintah Belanda terjadi pertama kali pada masa kabineg Natsir tahun 1950 tetapi gagal, bahkan pada tahun 1952 secara sepihak Belanda memasukkan Irian Barat dalam wilayah  kerajaan Belanda. Upaya diplomasi internasional dilakukan oleh kabinet Sastroamijoyo yaitu dengan membawa masalah Irian Barat ke forum PBB, tapi tidak membawa hasil. Pada masa kabinet Burhanuddin, Belanda menanggapi bahwa masa...

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin - Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka kehidupan berbangsa dan bernegara diatur berdasarkan UUD 1945. UUD 1945 kembali dilaksanakan dengan langkah menuju suatu bentuk pemerintahan yang diamankan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin dalam UUD 1945 merupakan pemerintahan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pengertian terpimpin dalam demokrasi ditafsirkan sebagai terpimpin oleh presiden. Sistem Politik Demokrasi Terpimpin Dengan berlakunya UUD 1945 dan Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno langsung memimpir pemerintahan dan segera mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut: Menyusun Kabinet Kerja. Kabinet Kerja I dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan mengangkat Ir. Djuanda sebagai menter pertama. Anggota Kabinet Kerja I dilantik pada tanggal 19 Juli 1959 dengan program kerjanya yang dikenal dengan Tri Program Kabinet Kerja, yang meliputi masalah...

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Badan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan urnurn 1955, dipersiapkan untuk merumuskan UUD (konstitusi) baru sebagai pengganti UUDS 1950. Sejak tahun 1956 konstituante merumuskan UUD yang baru. Akan tetapi hingga tahun 1959 Badan Konstituante tidak pernah dapat merumuskan UUD yang baru. Dalam sidang-sidangnya, selalu diwarnai adanya benturan-benturan antara partai politik dan golongan, mereka lebih mementingkan kelompoknya sendiri sehingga mengabaikan kepentingan nasional. Kegagalan Konstituante merumuskan UUD sebagai pengganti UUDS 1950 menyebabkan negara dilanda kekalutan konstitusional, sehingga mengganggu dan membahayakan stabilitas Nasional dengan persatuan bangsa Indonesia. Pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengajukan gagasan yang dikenal dengan Konsepsi Soekarno, dengan isi pokoknya adalah sebagai berikut : Sistem Demokrasi Parlementer secara berat tidak cocok dengan kepribadian bangsa  Indonesi...

Pengiriman Pasukan Garuda Pengiriman Pasukan Garuda Pada tanggal 26 Juli 1956 Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser menasionalisasi Terusan Suez, akibatnya Inggris dan Perancis yang memiliki saham atas Terusan Suez menjadi marah dan mengirimkan pasukannya untuk menggempur Mesir. Serangan Inggris dan Perancis yang dibantu Israel terhadap Mesir sangat membahayakan perdamaian dunia sehingga PBB terpaksa turun tangan dan mengirimkan pasukan perdamaian. Indonesia mengirimkan pasukan Garuda I untuk bergabung dengan pasukan negara-negara lain di bawah PBB. Pasukan perdamaian PBB yang dikirim ke Timur Tengah (Mesir) dinamakan United Nations Emergency Force (U N E F). Pasukan Garuda I di bawah pimpinan Mayor Sudiyono berkekuatan 550 personil terbagi atas kesatuan Teriotium IV Diponegoro, Teritorium V Brawijaya dengan komando Letkol Infantri Suyudi Sumodiharjo Pasukan  Garuda I berhasil  melaksanakan tugasnya dengan baik dan pada tanggal 12 September 1957 pasukan Garuda I ini membuat Indo...

Terusan Suez Terusan Suez Konferensi London tentang Terusan Suez Terusan Suez memiliki arti yang sangat besar bagi kepentingan ekonomi dan letaknya sangat strategiz. Terusan ini menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah, sehingga sangat penting bagi pelayaran 3: perdagangan Internasional. Terusan Suez mulai digali pada mesa Raja Muda Muhammad Said, oleh Ferdirar de Lessers (Perancis) serta dikelola oleh perusahaan Compagnie Universal de Canal Maritim de Suez (par~ 25 April 1959 dan diresmikan 17 November 1969 oleh permaisuri Napoleon III). Karena kedudukan Tenrusan Suez sangat penting, maka pada tanggal 29 Oktober 1988 bangsa Inggris, Perancis, Jerman, Turki, Spanyol, Hon-aria, Australia, Rusia, Belanda dan Italia mengadakan Konferensi di Istambul yang menetapkan hal berikut: Kebebasan berlayar bagi semua kapal dagang maupun kapal perang baik dalam keadaan damai maupun perang Semua kapal yang melalui Terusan Suez tidak boleh memperlihatkan kekerasan Tidak boleh menempatkan kapal...

APEC Pasifik Economic Cooperation (APEC) Pasifik Economic Cooperation (APEC) - Dinamika ekonomi politik Asia Pasifik pada akhir tahun 1993 tampak memasuki babak baru, terutama dalam bentuk pengorganisasian kerja sama perdagangan dan investasi regional. Dalam hal ini, negara-negara Asia Pasifik berbeda dengan negara-negara di Eropa Barat. Negara-negara di Eropa Barat memulainya dengan membentuk wadah kerja sama regional. Dengan organisasi itu, ekonomi di setiap negara saling berhubungan dan menghasilkan ekonomi Eropa yang lebih kuat daripada sebelum Perang Dunia II. Sebaliknya, negaranegara Asia Pasifik, terutama sejak tahun 1970-an, saling berhubungan secara intensif dan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi walaupun tanpa kerangka kerja sama formal seperti yang ada di Eropa. Bahkan, berbagai transaksi ekonomi terjadi antarnegara yang kadang-kadang tidak memiliki hubungan diplomatik. Taiwan adalah contoh negara yang tidak diakui eksistensi politiknya, tetapi menjadi rek...

MEE Masyarakat Ekonomi Eropa MEE atau Uni Eropa EU - Masyarakat Ekonomi Eropa (European Economic Community) atau Uni Eropa (European Union).  Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan. Namun, keberhasilannya bergantung pada dua negara besar, yaitu Prancis dan Jerman Barat. Pada tahun 1950 Menteri Luar Negeri Prancis, Maurice Schuman berkeinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam wadah kerja sama yang terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Keinginan itu terwujud dengan ditandatanganinya perjanjian pendirian Pasaran Bersama Batu Bara dan Baja Eropa atau European Coal and Steel Community (ECSC) oleh enam negara, yaitu Prancis, Jerman Barat (Republik Federal Jerman-RFJ), Belanda, Belgia, Luksemburg, dan Italia. Keenam negara tersebut selanjutnya disebut The Six State. Keberhasilan ECSC mendorong negara-negara The Si...