4. Gangguan Keamanan dalam Negeri

Gangguan Keamanan dalam Negeri Dalam upaya menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak hanya mengharapkan dari kekuatan asing yang meliputi Sekutu dan NICA, tetapi juga menghadapi berbagai ancaman dalam negeri tersebut. Beberapa gangguan keamanan dalam negeri antara lain sebagai berikut :

• Pemberontakan DI/TII

Pemberontakan DI/TII pada mulanya terjadi di daerah Jawa Barat di bawah pimpinan Kartosuwiryo ia memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Gagasan Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam muncul sejak tahun 1942, ketika mendirikan pesantren Sufah  di Malangbong, Garut, Jawa Barat. Setelah terjadi agresi Militer Belanda I tahun 1947, Kartosuwiryo menyatakan perang fisabililah melawan Belanda. Pasukan Hisbullah dan Sabilillah dijadikan Tentara Islam Indonesia (TII). Dalam konferensi di Cisayong bulan Februari 1948 diputuskan untuk mengubah gerakan yang dipimpin Kartosuwiryo diangkat sebagai imam dari Negara Islam Indonesia. Dengan ditandatanganinya persetujuan Renville, pasukan TNI harus hijrah dari Jawa tengah ke Jogjakarta, akan tetapi Kartosuwiryo beserta pasukannya tetap tinggal di Jawa Barat. Setelah Pasukan Divisi Siliwangi hijrah, Kartosuwiryo lebih leluasa melaksanakan gerakannya.  Pda saat pasukan Devisi Siliwangi kembali dari Jawa Tengah dalam usaha melakukan perang gerilya terhadap agresi Militer II yang dilancarkan oleh Belanda, mereka menjumpai kesatuan-kesatuan bersenjata yang menamakan dirinya Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Kesatuan bersenjata tersebut berusaha menarik TNI agar ikut bergabung dan menghalang-halangi Pasukan Divisi Siliwangi kembali ke Jawa Barat, akibatnya pertempuran tidak dapat dielakkan.
Dalam usaha menyelesaikan perlawanan DI/TII, pemerintah melakukan pendekatan melalui pemimpin Masyumi Muh. Natsir untuk mengajak dan membujur agar  kembali ke NKRI, tetapi tidak berhasil. Akhirnya pemerintah terpaksa melakukan perang Bharatayuda di bawah pimpinan Jenderal Nasution. Dengan taktik pagar betis akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962  DI/TII Kartosuwiryo dapat ditangkap di daerah Gunung Geber , Majalaya, Jawa Barat  oleh pasukan Siliwangi dan dihukum mati oleh pengadilan militer pada tanggal 16 Agustus 1962. Pemberontakan DI/TII juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia, di antaranya sebagai berikut:

1. Gerakan DI/TII Jawa Tengah. Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah mula-mula meletus di daerah Brebes, Tegal dan Pekalongan di bawah pimpinan Amir Fatah yang kemudian bergabung dengan gerakan Kartosuwiryo. Pemerintah segera bertindak cepat untuk menumpas pemberontakan ini dengan membentuk suatu komando operasi ini, semula dipimpin oleh Letkol Sarbini, selanjutnya diganti oleh Letkol M. Bachrum dan akhirnya digantikan oleh Letkol Ahmad Yani. Di daerah Kebumen juga terjadi pemberontakan yang dilancarkan oleh angkatan Umat Islam (AUI) di bawah pimpinan Kyai M. Malifudz Abdurrahman (Kyai Sumolangu). Pemberontakan DI/TII Jawa Tengah semula tidak terlalu berarti, tetapi akhirnya menjadi besar dan meluas setelah Batalyon 426 Kudus dan Magelang bergabung dengan DI/TII. Akhirnya pemberontakan ini dapat dihancurkan dalam suatu operasi penumpasan (Operasi Merdeka) di bawah pimpinan Letkol Soeharto.
2. Gerakan DI/TII Sulawesi Selatan. Kahar Muzakar mempunyai keinginan untuk mendapatkan kedudukan dalam APRIS namun tidak dapat terpenuhi. Dengan alasan mememperjuangkan seluruh anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSI) pada tahun 1952, maka Kahar Muzakar menyatakan diri sebagai bagian NII Kartosuwiryo. Operasi penumpasan pemberontakan, dilaksanakan oleh TNI dan barn pada tanggal 3 Februari 1965 tokoh DI/TII Sulawesi Selatan Kahar Muzakar berhasil ditembak mati oleh TNI Divisi Siliwangi.
3. Gerakan DI/TII di Kalimantan Selatan. Gerakan DI/TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar alias Hedar bin Umarsalah seorang bekas Letda TNI. Dengan pasukannya yang berna-a Kesatuan Rakyat yang tertindas, lbu Hajar menyatakan gerakannya sebagai bagian dari DI / Tll Kartosuwiryo, pada akhirnya TNI berhasil menangkap Ibu Hajar dan menghancurkan gerakannya pada tahun 1959.
4. Gerakan DI/TII Aceh. Pada awalnya Daud Beureueh menjabat Gubernur Militer di daerah Aceh Setelah terbentuk NKRI, Aceh hanya menjadi Karesidenan bagian dari propinsi Sumatera Utara. Daud Beureueh menentang kebijakan ini, oleh karena itu pada tanggal 21 September 1953, ia menyatakan Aceh mengabung dengan NII Kartosuwiryo.

• Gerakan Angkatan Penang Ratu Adil (APRA)

Pemberontakan ini berlangsung di kota Bandung, yang bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara Federasi dan memiliki tentara sendiri dalam RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950 di bawah pimpinan Kapten Westerling dan dengan pasukan 800 orang, mereka mengadakan gerak cepat menyerang kota Bandung, dengan membantai semua anggota TNI yang mereka jumpai dan menduduki Markas Divisi Siliwangi, serta membunuh Letkol Lembong dan 79 anggota APRIS serta penduduk sipil.
Pemerintah berhasil menumpas APRA, tetapi pada tanggal 22 Februari 1950 Westerling berhasil meloloskan diri melalui Malaya menuju negara Belanda. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya diketahui bahwa ternyata Sultan Hamid II (tokoh BFO) diduga terlibat bahkan yang mendalangi gerakan tersebut, APRA ternyata juga berusaha membuat kekacauan di Jakarta dengan merencanakan pembunuhan terhadap Mention RIS Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sekjen Menhankam Mr. Ali Budiarjo dan Kepala Staf APRIS TB. Simatupang, namun gerakan itu dapat digagalkan.
Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Pemberontakan RMS dipimpin oleh Dr. Soumokil, ia adalah mantan Jaksa Agung NIT yang memproklamasikan lahirnya Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950 dan memisahkan diri dari NKRI. Untuk menumpas RMS ditempuh melalui cara damai yaitu dengan mengirim Dr. J. Leimena. Misi ini ditolak pengikut-pengikutnya, sehingga pemerintah mengirimkan ekspedisi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang (Panglima Teritorium Indonesia Timur) yang berhasil mendarat di pulau Buru pada 14 Juli 1950. Kemudian dalam usaha penumpasannya kekuatan APRIS dibagi dalam tiga grup yaitu sebagai berikut :
Grup I dipimpin oleh Mayor Achmad Wiranata Kusumah
Grup II dipimpin oleh letkol Slamet Riyadi yang berhasil menguasai Benteng Nieuw Victoria 3 Nopember 1950, tetapi pada penyerangan KNIL yang menyamar sebagai APRIS, sehingga is gugur dalam benteng tersebut.
Grup III dipimpin oleh Mayor Suryo Subandrio
Operasi militer ini akhirnya berhasil melumpuhkan gerakan RMS. Pada tanggal 2 Desember 1963 Dr. Soumokil, pemimpin pemberontakan RMS berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

• Pemberontakan Andi Azis di Makassar

Andi Azis adalah anggota APRIS yang tidak setuju jika TNI ikut mempertahankan daerah bekas wilayah NIT di bawah Mayor Worang. Pada tanggal 5 April 1950 Andi Azis beserta pasukannya menyerang APRIS di Makassar dan menawan Panglima tentara Teritorium Letkol A.J. Mokoginta, Akibatnya Menteri negara NIT Ir. R D. Diapari mengundurkan diri, karena tidak menyetujui IL:ndakan Andi Azis. Pada tanggal 21 April 1950 Sukowati, wakil negara NIT mengumumkan bahwa NIT akan bergabung dengan RI.
Pada tanggal 8 April 1950 pemerintah menginstruksikan agar Andi Azis menyerah dan bersamaan dengan itu dikirim ekspedisi pasukan yang didatangkan dari Jawa Barat, yaitu Batalyon Brigade 14 (Siliwangi) di bawah Kapten Bakar Ardi Kusumah, dari Jawa Timur Brigade 6 di bawah pimpinan Letkol Suprapto Sukowati. Pada tanggal 5 Agustus 1950 secara tiba-tiba Pasukan KNIL / KL menyerang Markas staf Brigade 10 Garuda Mataram, setelah terjadi perlempurap selama 2 hari, pihak KNIL meminta perundingan tetapi ditolak oleh Letkol Soeharto. Selanjutnya Letkol Soeharto mengajukan dua alternatif kepada KNIL/KL yaitu meninggalkan kota Makassar dan menyerahkan semua senjata atau kalau tidak seluruh anggota KNIL akan di hancurkan. Pada tanggal 8 Agustus 1950 anggota KNIL menerima syarat-syarat yang diajukan oleh Letkol Soeharto.

• Pemberontakan PRRI dan Permesta

Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dipimpin oleh Letkol Achmad Husein yang telah Memproklamasikan berdirinya negara PRRI pada tanggal 15 Februari 1958 di Padang SumateraBarat, dan Mr. Syafruddin Prawiranegara ditunjuk sebagai Perdana Menterinya. Pemberontakan PRRI ini diawali dengan adanya hubungan yang tidak harmonic antara pemerintah pusat dengan daerah, terutama Sumatera dan Sulawesi. Mereka menganggap bahwa alokasi biaya pembangunan dari pusat dirasa kurang memadai. Tokoh-tokoh gerakan PRRI kemudian membentuk dewan daerah militer, antara lain sebagai berikut :
Dewan Banteng di Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1956 di bawah pimpinan Letkol Achmad Husein.
Dewan Gajah di Medan pada tanggal 22 Desember 1956 oleh Kolonel Simbolon
Dewan Garuda di Sumatera Selatan dan Dewan Mangum di Manado. Sulawesi Utara yang dibentuk oleh Vince Samuel pada tanggal 18 Februari 1957.
Pembentukan dewan-dewan tersebut dalam rangka melakukan gerakan di bawah tanah yang akhirnya meningkat menjadi gerakan terbuka yaitu PRRI di Sumatra dan Permesta di Sulawesi Utara. Pada tanggal 10 Februari 1958 Letkol. Achmad Huesin mengultimatum agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri, akibatnya pemerintah pusat dengan tegas menumpas gerakan mereka. Operasi penumpasan dilakukan pemerintah dengan membentuk operasi gabungan angkata, . darat, laut, dan udara yang diberi nama Operasi 17 Agustus beserta beberapa operasi lainnya, seperti berikut:

1. Operasi Tegas di Riau untuk mengamankan perusahaan minyak dan warga asing agar tidak ada kapal asing yang campur tangan seperti USA.
2. Operasi Sapta Marga di Sumatra Utara
3. Operasi Sadar di Sumatra Selatan
4. Operasi Merdeka di Sulawesi sebagai ga.bungan Angkatan Darat. Angkatan laut, dan Angkatan Udara, berhasil menembak jatuh pesawat pembom USA B-26 dengan pilot Allan Lawrence. Karena sudah lemah akhirnya Achmad Husein menyerah pada tanggal 29 Mei 1961 bersama Zulkifli Lubis dan Syafruddin Prawiranegara, kepada Pemerintah, sedangkan Sumitro yang berada di Singapura kembali ke RI tahun 1967.

• Pemberontakan Permesta di Sulawesi

Gerakan separatisme juga terjadi di Makassar di bawah pimpinan Letkol Vince Samuel sebagai Panglima Teritorium VII di Makassar yang secara resmi menyatakan mendirikan gerakan Permesta 2 Maret 1957. Di Sulawesi Tengah dan Utara, Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah, Kolonel D.J. Somba pada tanggal 17 Februari 1958 menyatakan bahwa daerah Sulawesi Utara dan Selatan memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat serta mendukung PRRI. Pernyataan Somba adalah pernyataan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Untuk menghadapi Permesta, pemerintah mengadakan operasi. Sapta Marga dan operasi Merdeka yang dilancarkan pada bulan April 1958. Ternyata Permesta mendapat bantuan dari pihak asing, terbukti dengan tertembak jatuhnya pesawat asing yang di kemudikan oleh A.L. Pope warga negara AS pada tanggal 18 Mei 1958 di atas kota Ambon. Gerakan Permesta dapat dilumpuhkan sekitar bulan Agustus 1958, dan sisa-sisanya dapat ditumpas pada tahun 1961